Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Ngaderes.com  Wajah sistem pendidikan di negeri kita kerap mengalami pergantian dan perubahan. Ini dilakukan tak lain sebagai wujud upaya perbaikan yang dilakukan terus menerus demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Tak terkecuali mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi dunia pendidikan Indonesia.

Ada yang mengapresiasi, juga tidak sedikit yang menyayangkan sistem yang diluncurkan pada 2018 lalu ini. Beberapa hal terkait kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini memiliki empat jalur, yakni jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.

Dalam pernyataannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengakui bahwa tidak semua daerah siap untuk menjalankan kebijakan zonasi. Olehkarena itu, sistem yang dibuat diubah dari tahun sebelumnya.

Kebijakan baru ini terkait ditambahnya presentase kuota jalur prestasi yakni semula hanya 15 persen menjadi 30 persen. Sedangkan kuota jalur zonasi dikurangi semula 80 persen menjadi 50 persen dari daya tampung sekolah. Sisanya, jalur afirmasi yakni pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 15 persen. Angka ini sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019.

Sistem zonasi merupakan wujud aspirasi dari pemerintah dan orangtua. Dalam rangka pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk memilih sekolah yang diinginkannya.

“Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan,” tutur Nadiem sebagaimana dilansir Tirto.id pada Kamis (19/12/2019).

Kebijakan zonasi dinilai sebagian orang kurang efektif. Pasalnya karena belum meratanya kesiapan dari semua daerah terkait daya tampung dan jumlah sekolah di tiap daerah. Alhasil calon siswa baru yang belum lolos bersekolah di zonanya harus kembali mencari sekolah alternatif. Di sekolah zona kedua yang terjadi sama. Beberapa dari mereka mendapatkan sekolah yang berjarak terlampau jauh.

Untuk mengantisipasi hal tersebut beberapa calon pendaftar mensiasatinya dengan membuat kartu keluarga baru dengan harapan peluang diterima sekolah yang diinginkan lebih besar.

Kondisi ini disoroti langsung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retno Listyarti selaku komisioner KPAI bidang Pendidikan menyatakan bahwa ketentuan zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk bersekolah di sekolah negeri.

“Yang merancang aturan zonasi seperti ini mungkin menganggap setiap satu kilometer ada SMP negeri, jadi siswa tetap sekolah dekat rumahnya,” ungkap Retno sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia pada Rabu (11/7/2018).

KPAI merilis ada 95 aduan yang diterima posko pengaduan KPAI yang berasal dari 10 provinsi dan 33 kabupaten/kota selama PPDB zonasi 2019 lalu. Aduan tersebut didominasi oleh kecurangan, penolakan siswa oleh sekolah dan domisili bermasalah.

“Sekitar 10 persen dari total aduan menolak sistem zonasi. Mayoritas pengadu mendukung sistem zonasi dengan berbagai catatan. Mayoritas pengadu menyayangkan penerapan 90 persen zonasi murni dalam Permendikbud No. 51/2019 sementara jumlah sekolah negeri belum merata penyebarannya dan masih minim terutama di jenjang SMP dan SMA,” kata Retno dalam laman kpai.go.id pada Jumat (6/9/2019) lalu.

Di sisi lain KPAI merekomendasikan untuk terus menerapkan sistem zonasi dengan berbagai catatan. Penilaian KPAI ini memandang bahwa tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat. Melalui pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan dan partisipasi masyarakat.

“Namun pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada zonasi siswa, namun harus disertai zonasi pendidikan, termasuk zonasi guru. Untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, pemerintah harus memetakan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur dan integrasi pendidikan formal dan nonformal,” lanjut Retno.

Contoh kasus ketimpangan

KPAI mengatakan jumlah jenjang pendidikan SMP dan SMA belum merata. Jumlahnya belum bisa menampung semua lulusan dari Sekolah Dasar secara merata. Sehingga terjadi ketimpangan antar jenjang. Jumlah SMP dan SMA belum berbanding lurus ditiap daerah.

Kondisi ini bisa dilihat dari data kemendikbud (https://referensi.data.kemdikbud.go.id/) jumlah SD Negeri di di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung berjumlah 56. Kontras dengan jumlah SMP Negeri sebanyak 4, dan SMA Negeri hanya ada 1. Dilihat dari sini, maka jumlah SMP dan SMA Negeri belum berbanding lurus dengan jumlah sekolah di jenjang pendidikan dasar.

Mari kita simulasikan dari jumlah sekolah antar jenjang ini. Jika diasumsikan seluruh lulusan hendak melanjutkan ke jenjang selanjutnya di sekolah negeri misalnya kita ambil di setiap SD Negeri setiap tahunnya meluluskan 100 orang (2 kelas 50 rombongan belajar) berarti dalam satu tahun sebanyak 5.600 siswa SD yang akan melanjutkan ke SMP Negeri.

Di Rancaekek sendiri SMP Negeri terdapat 4, jika diasumsikan setiap SMP Negeri memiliki daya tampung 500 siswa (asumsi ini berdasar pada data SMPN 1 Rancaekek jumlah kelas 7 sebanyak 540 siswa dari data di laman ( http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/) berarti lulusan SD Negeri yang akan tertampung SMP Negeri sebanyak 2.000 siswa.

Dengan demikian siswa yang tidak tertampung dari 5.600 lulusan tadi sebanyak 3.600 siswa. Eksodus ini akan lari kemana sedangkan jika mencoba peruntungan ke sekolah yang ada di kecamatan tetangga mereka pun kewalahan dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Kemudian jika dilihat faktor lainnya, calon siswa akan terbentur oleh aturan zona yang jika menyebrang kecamatan akan sia-sia pula.

Peluang Melanjutkan ke Sekolah Swasta

Terbatasnya sekolah negeri di berbagai daerah sejatinya membuka peluang lebar bagi sekolah swasta untuk unjuk gigi. Dari simulasi di atas menggambarkan bagaimana akan terjadinya pelarian besar-besaran siswa yang tidak diterima sekolah negeri akibat terbentur oleh kuota yang minim.

Keadaan ini diakui oleh Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema A menanggapi hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) soal pelibatan sekolah swasta dalam sistem zonasi. Doni mengatakan penerapan sistem zonasi saat ini pada dasarnya dapat merugikan dan menguntungkan pihak sekolah swasta terkait dengan penerimaan peserta didik.

“Karena beberapa pemerintah daerah kalau mereka tetap pada tupoksinya sesuai dengan Permendikbud, maka sebenarnya memberikan peluang bagi sekolah-sekolah swasta. Karena sekolah negerinya terbatas, lalu mau ­nggak mau orang tua harus menyekolahkan anaknya kan. Larinya ke mana, ke sekolah swasta,” kata Doni seperti dimuat oleh Detik.com, Rabu (27/11/2019).

Doni menyebutkan, pemerintah seharusnya berinovasi dalam memanfaatkan keberadaan sekolah swasta tersebut. Pemerintah, menurut dia, dapat mengupayakan beasiswa bagi anak yang tidak lolos PPDB sekolah negeri agar dapat bersekolah di swasta.

Di sisi lain, sistem zonasi ini adalah peluang sekolah swasta untuk berlomba- lomba menyerap calon siswa yang tidak lolos. Sekolah swasta akan semakin berinovasi dalam menawarkan program – program unggulan khususnya program yang tidak banyak orang dapatkan di sekolah negeri. Ini bisa menjadi kelebihan yang bisa ditawarkan dan didapatkan oleh calon siswa baru.

Dengan sistem zonasi, kuota sekolah negeri akan terpenuhi. Dengan begitu, sekolah negeri akan fokus terhadap peningkatan mutu kualitas pendidikan. Karena setiap tahunnya, kuota sekolah mereka akan dengan sendirinya terpenuhi. Namun ini tidak lantas membuat sekolah negeri berhenti melakukan inovasi terkait kualitas peningkatan mutu pendidikan.

Di saat yang bersamaan, baik negeri maupun sekolah swasta perlu bekerja sama dalam menuingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk itu akan terjadi persaingan yang sehat di antara sekolah negeri dan swasta. Harapannya ketimpangan sekolah negeri dan swasta akan minim. Terlebih lagi, sistem zonasi dibuat bertujuan untuk menghapus stigma antara sekolah favorit dan bukan favorit.

Lantas, akankah sistem zonasi ini menjadi ilusi semata atau solusi sebagaimana yang dicita-citakan?

Penulis: Rizal Sunandar
Editor : Sasa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here