Oleh karena itu, KPU periode 2022-2027 telah melakukan sejumlah audiensi mulai kepada  pimpinan lembaga negara dan pemerintahan, seperti Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, MK, MA, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan kementrian/lembaga. Pada kesempatan berikutnya, KPU melakukan audiensi dengan organisasi keagamaan.

KPU telah mengajukan permohonan audiensi ke PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). 

Baca Juga: Persib Kontra Persija, Wali Kota Bandung Berharap Semua Pihak Jaga Ketertiban

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap melakukan audiensi dengan PP Muhammadiyah, di Jakarta, Selasa (03/01/2023).

Ketua dan Anggota KPU diterima oleh Ketua Umum, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, didampingi Ketua, Dr.  Anwar Abbas, MM,  Sekretaris Umum, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, dan Sekretaris, M. Izzul Muslimin.

Hasyim menyampaikan, KPU memiliki tanggung jawab sangat besar dalam pemilu, sehingga harus bekerja sama dengan semua pihak termasuk organisasi keagamaan.

Baca Juga: Meningkat, 14 Ribu Wisatawan Kunjungi Museum Buya Hamka selama Tahun 2022

KPU ingin Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan membantu menyampaikan pesan pemilu adalah sarana integrasi bangsa, pemilu sebagai sarana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan, Pemilu 2024 akan terselenggara sesuai jadwal lima tahunan.

Hasyim menilai Muhammadiyah sebagai organisasi yang lahir jauh sebelum republik berdiri, memiliki warga Muhammadiyah yang besar dan masuk kategori pemilih.

Oleh karena itu KPU meminta bantuan dan kerja sama dengan Muhammadiyah.***