ngaderes.com - Wakil Ketua Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI), Idy Muzayyad menyayangkan komentar dan sikap Menkopolhukam Mahfud MD yang seolah membiarkan dan memperbolehkan promosi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di ruang publik melalui media.
Idy yang juga mantan Wakil Ketua (Komisi Penyiaran Indonesia) KPI Pusat Periode 2013-2016 menceritakan bahwa KPI pernah mengeluarkan aturan larangan promosi LGBT di media, khususnya radio dan televisi yang menjadi domain pengawasan KPI.
Tayangan LGBT dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI tahun 2012.
Baca Juga: Tips Organisasi Nyaman, Sehat dan Mencapai Tujuan
Larangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja yang rentan menduplikasi perilaku menyimpang LGBT.
Karenanya, baik televisi maupun radio, tidak boleh memberikan ruang yang dapat menjadikan perilaku LGBT itu dianggap sebagai hal yang lumrah.
“Aturan dalam P3 & SPS itu sudah jelas, baik tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesusilaan dan kesopanan, ataupun tentang perlindungan anak dan remaja yang melarang adanya muatan yang mendorong anak dan remaja belajar tentang perilaku tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku tersebut,” ujar Idy yang juga Direktur Lingkar Informasi, Media dan Analisa Sosial (Limas) ini.
Dia mengingatkan bahwa dalam Undang-undang penyiaran juga menegaskan bagaimana tujuan penyelenggaraan penyiaran. Salah satunya untuk terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa.
Artikel Terkait
Ustadz Abdul Somad: Homoseksual adalah Penyakit yang Bisa Disembuhkan, Bukan Pemberian Tuhan