• Kamis, 7 Juli 2022

Mahfud MD: Pemerintah Indonesia Komitmen akan Perangi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

- Kamis, 7 April 2022 | 15:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, saat membuka jalannya Rapat Komite Koordinasi Nasional TPPU (Komite TPPU) yang berlangsung di Gedung PPATK pada Selasa, 29 Maret 2022. (Sumber foto: ppatk.go.id)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, saat membuka jalannya Rapat Komite Koordinasi Nasional TPPU (Komite TPPU) yang berlangsung di Gedung PPATK pada Selasa, 29 Maret 2022. (Sumber foto: ppatk.go.id)

Sementara itu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus investasi ilegal.

“PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dan anggota Komite TPPU akan bekerja sama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal. PPATK terus memantau dan menelusuri aliran-aliran dana terkait investasi ilegal di dalam hingga keluar negeri,’’ tegasnya.

Baca Juga: Jangan Remehkan Perbuatan Baik Sekecil Apapun

Dalam rapat tersebut disepakati untuk semakin memperkuat sinergitas lintas Kementrian/Lembaga dalam memberantas dan mencegah investasi ilegal.

"Pemerintah dan seluruh anggota Komite TPPU akan bekerjasama dan bersinergi dalam  menangani kasus investasi ilegal,’’ jelas Ivan.

Setelah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002, PPATK siap meningkatkan berbagai aktivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, PPATK pun terus memperbaiki sinergitas dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga anggota Komite TPPU agar kejahatan TPPU dan TPPT dapat ditekan seminimal mungkin.

Rapat Komite TPPU yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite TPPU antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Wakil Jaksa Agung Sunarta, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Filianingsih Hendarta, Staf Khusus Menkop UKM Agus Santoso, dan Direktur TPPU BNN Brigjen Aldrin M. P. Hutabarat.***

Halaman:

Editor: Intan Resika Rohmah

Sumber: ppatk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X