Menteri Ekonomi Negara-Negara ASEAN Berkumpul di Magelang, Ada 7 Capaian Ekonomi yang Disahkan

ngaderes.com - Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan memimpin Pertemuan ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Retreat ke-29 yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3/2023).

Zulkifli menjelaskan bahwa AEM Retreat ke-29 ini merupakan pertemuan pertama di tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Pertemuan ini menjadi momentum penting karena Indonesia berhasil mendorong para menteri mengesahkan tujuh capaian prioritas ekonomi dalam lingkup AEM yang konkret untuk pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, serta ekonomi berkelanjutan di ASEAN.

Baca Juga: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Sejarahnya Dulu Hingga Kini Punya Taman Asmaul Husna

Ketujuh prioritas ekonomi tersebut terdiri atas, pertam kerangka kerja fasilitasi jasa di ASEAN; kedua, penandatanganan protokol perubahan kedua persetujuan pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement/AANZFTA);

Ketiga, pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Sekretariat ASEAN, Jakarta;

Keempat, pembangunan industri ASEAN berbasis proyek; kelima, implementasi penuh e-form D melalui ASEAN Single Window;

Keenam, pernyataan para pemimpin ASEAN untuk mengembangkan Kerangka Persetujuan Ekonomi Digital ASEAN (Digital Economy Framework Agreement/DEFA);

Baca Juga: Berita Biru: Tegas! Begini Kata Gelandang Persib Bandung Saat Menjalani Pertandingan Di Bulan Puasa

dan ketujuh peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pada pertemuan tersebut, para menteri juga mengesahkan Prioritas Tahunan 2023 di bawah lingkup AEM dan mendorong agar seluruh badan sektoral ASEAN dapat mengimplementasikannya tepat waktu sesuai dengan prioritas masing-masing.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga dan didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono.***