Harga Beras di Jateng Naik, Pemerintah Atur Strategi untuk Menekan Inflasi

ngaderes.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sejumlah upaya strategis untuk menekan inflasi, seiring naiknya harga beras.

Selain operasi pasar, ada Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, hingga bantuan pangan.

Tercatat, hingga Agustus 2023, inflasi tahunan Jateng berada pada urutan ketiga terendah se-Pulau Jawa.

Baca Juga: Tuntaskan PR, Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana Siap Melanjutkan Program Periode Ganjar Pranowo-Taj Yasin

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, seusai rapat koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (11/9/2023).

Meski inflasi di Jateng cukup rendah, dia tetap meminta agar kenaikan harga barang dan jasa ditekan, agar masyarakat tidak terbebani.

“Jateng sendiri, kami masih menempati urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Banten. Kita rerata di 3,29 persen (YoY),” tuturnya.

Adapun, inflasi tahunan di DKI Jakarta pada Agustus 2023 adalah 2,93 persen, Banten 2,96 persen, Jawa Tengah 3,29 persen, Jawa Barat 3,47 persen, DI Yogyakarta 4,08 persen dan Jawa Timur 4,13 persen.

Nana mengatakan, adanya peningkatan harga beras dan bawang putih. Oleh karena itu pihaknya menempuh sejumlah langkah. Di antaranya operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM).

“Langkah yang dilakukan akan melaksanakan pengecekan Satgas Pangan. Untuk mengecek stabilisasi harga pangan. Agar distributor dan pedagang tak seenaknya menaikkan harga di luar aturan yang ada. Sampai saat ini stok masih aman di Jateng,” ujarnya.

Hal tersebut diamini Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah Ahmad Kholisun. Hingga kini, cadangan pangan terutama beras di Jawa Tengah, mencapai 224.000 ton. Sementara itu jumlah sediaan minyak goreng mencapai 124.529 liter, dan sediaan gula pasir sebanyak 443.730 kilogram.

“Stok (beras) di Bulog Kanwil Jawa Tengah sangat cukup,” jelasnya.

Kholisun menjelaskan, stok beras sejumlah 224.000 ton terdiri dari stok operasional dan persediaan dalam perjalanan (PDP).

Stok tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), cadangan bencana alam, dan cadangan stok akhir tahun.