• Kamis, 11 Agustus 2022

Saatnya Indonesia Bergeser dari Konsumen Jadi Produsen di Industri Halal, Sekjen Kemenag Bahas Ini dan BPJPH

- Kamis, 28 Juli 2022 | 14:41 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar saat menghadiri acara International Conference on Islamic Economics Studies, di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Rabu (27/7/2022).
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar saat menghadiri acara International Conference on Islamic Economics Studies, di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Rabu (27/7/2022).



ngaderes.com
- Sekjen Kemenag, Nizar mengatakan sudah saatnya Indonesia mulai bergeser dari konsumen tinggi menjadi produsen di indrustri halal.

Kondisi optimis ini semakin mencuat saat Global Islamic Finance Report 2021 merilis laporan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Islamic Finance Country Index (IFCI). 

"Kementerian Agama, dalam rangka membangun ekosistem keuangan syariah, khususnya di sektor riil, telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung terciptanya industri halal di berbagai sektor riil dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," kata Sekjen Kemenag, Nizar saat menghadiri acara International Conference on Islamic Economics Studies, di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Rabu (27/7/2022).

"Pendirian BPJPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Di sinilah kontribusi signifikan Kementerian Agama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi syariah di sektor riil," sambung Nizar.

Baca Juga: Makanan Halal Indonesia Jadi Nomor 1 di Dunia pada 2023, Ini Target Pemerintah

Nizar menyampaikan bahwa dalam kajian tentang Ekonomi Syariah, rantai nilai halal merupakan strategi utama yang di dalamnya meliputi beberapa sektor industri halal. Sebagai contoh adalah industri makanan dan pertanian halal, fashion Muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi.

"Perkembangan industri ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional. Sebagai ilustrasi, industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Produksi domestik atas produk halal juga dapat berkontribusi pada penguatan neraca pembayaran, terutama jika mampu memenuhi permintaan global terhadap produk-produk halal," kata Nizar.

Nizar menilai bahwa secara khusus, prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting mendukung perkembangan ekonomi syariah. Seperti, lembaga asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan inisiatif kerja sama internasional diperlukan untuk menguatkan kelembagaan dan menjaga sinergi antarlembaga.

Baca Juga: Kini Hanya dengan NIB, UMKM Bisa Lanjut Sertifikasi Halal dan HAKI

Nizar juga menyampaikan bahwa merujuk pada buku Ekosistem Industri Halal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di tahun 2019, setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi jika ingin mewujudkan kawasan halal. Pertama, pilar dan infrastruktur industri halal. Dukungan Pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pilar-pilar yang mendukung terwujudnya ekosistem halal. Beberapa kontribusi penting pemerintah dalam hal ini telah diwujudkan, di antaranya dalam bentuk pendirian BPJPH, LPH, BSN, dan KNKS.

Kedua, kebutuhan SDM industri halal. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi untuk mendukung lahirnya sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam bisnis proses industri halal, misalnya: Auditor Halal, Penyelia Halal, dan Juru Sembelih Halal. Terkait hal ini, masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional juga diatur keterlibatannya dalam penyiapan SDM yang mendukung industry halal tersebut.

"Di sinilah peran pentingnya PTKIN sebagai perguruan tinggi keagamaan yang notabene memiliki reputasi dalam penguasaan hukum fikih sebagai rujukan status halal haram suatu produk," kata Nizar.

Ketiga, pembiayaan/layanan jasa keuangan. Pemerintah juga telah menyiapkan layanan jasa keuangan, salah satunya dalam bentuk perbankan syariah. Selain berfungsi untuk menghimpun dana, perbankan syariah ini pun akan berfungsi sebagai penyalur dana dan pemberi layanan jasa perbankan kepada nasabah, termasuk para pelaku usaha industri halal.

Halaman:

Editor: Annisa Sasa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Air Keran Layak Minum di IKN Nusantara

Kamis, 4 Agustus 2022 | 12:00 WIB

Membatasi Kunjungan demi Kelestarian Komodo

Jumat, 29 Juli 2022 | 09:00 WIB

Tips Efektif ber- Organisasi

Kamis, 14 Juli 2022 | 21:27 WIB
X