• Kamis, 7 Juli 2022

Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Pro Kontra Hukuman Mati Di Indonesia

- Rabu, 19 Januari 2022 | 13:29 WIB
Foto: Pixabay.com/Ichigo121212
Foto: Pixabay.com/Ichigo121212

Edukasi - Ancaman hukuman mati kepada tersangka kasus kejahatan kekerasan seksual Herry Wirawan menuai reaksi pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Pihak pro menilai kejahatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan termasuk kejahatan kelas berat dan harus diberi hukuman maksimal. Sementara pihak kontra menyatakan bahwa hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Oleh karena itu, mereka menolak beragam hukuman berat seperti hukuman mati ataupun hukuman kebiri.  Hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat memang masih menjadi hal kontroversi di Indonesia. Setiap peristiwa yang mengancam hukuman mati bagi pelaku kejahatan mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Baik mendukung atau menolak, keduanya memiliki sudut pandang dan alasan tersendiri. Lantas bagaimana kontroversi hukuman mati yang masih diperdebatkan di Indonesia?  Dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang dijatuhi sebagai sanksi pidana terberat. Bagi negara yang melegalkan hukuman mati, hukuman ini dinilai sebagai sanksi keras guna melindungi dan menjaga keseimbangan masyarakat, negara, pelaku dan korban.  Walaupun begitu, secara teknis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganjurkan kepada setiap negara yang masih melegalkan hukuman mati agar tetap dilakukan secara humanis. Artinya pidana mati dilaksanakan dengan memberikan penderitaan seminimal mungkin. Anjuran PBB ini sebagai pedoman bagi setiap negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati. Diperlukan dipertimbangkan mencari alternatif cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati. Selain itu, ada tujuh tindak kejahatan pidana mati di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus. Melansir dari BBC Indonesia, menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), terdapat lebih dari 30 tindak pidana yang termasuk ke dalam 13 Undang-undang yang bisa diancam hukuman mati. Namun, pada praktiknya hanya empat yang paling sering diterapkan yaitu kejahatan pembunuhan berencana, narkotika, terorisme dan kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, alasan kedua kalangan ini bisa dinilai sejalan dengan prinsip Pancasila. Bagi kalangan pendukung dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif beralasan untuk melindungi masyarakat dalam pencegahan kejahatan berat dan demi keadilan dan persatuan Indonesia. Sedangkan kalangan menolak adanya hukum mati ini berlandaskan atas kuasa hak untuk mencabut nyawa hanyalah Tuhan yang Maha Esa serta sila perikemanusiaan. Sehingga menurut mereka hukum pidana mati merupakan suatu tindakan yang tidak benar sebagai mana ketentuan dalam Pasal 28 A jo. Pasal 28 i Amandemen ke dua UUD 1945.  Oleh karena itu, kasus kejahatan seksual pelaku Herry Wirawan dinilai sebagai kejahatan kelas berat yang harus dijatuhi pidana mati. Dukungan tersebut diberikan salah satunya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA). Di sisi lain, penolakan pidana mati pada kasus ini oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan mengecam atas penerapan hukuman mati. Karena menurut mereka hak hidup tidak bisa dikurangi dalam situasi apa pun dan merupakan hukuman yang tidak manusiawi.   Penulis : Gina Nurulfadillah/Internship Editor: Hildatun Najah

Editor: Intan Resika Rohmah

Tags

Terkini

7 Cara untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Kamu

Sabtu, 11 Juni 2022 | 15:00 WIB

5 Tips Tetap Dingin di Cuaca Panas

Sabtu, 14 Mei 2022 | 12:00 WIB
X