demokrasi di pandemi
Voter on an waiving Indonesia flag background. 3d illustration

Opini ditulis : Sultan Azzam Husyahiri
(Mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Ngaderes.com – Isu pesta demokrasi di Indonesia kembali bermunculan di media massa. Setelah presiden Jokowi mengumumkan bahwa pilkada serentak tetap akan diselenggarakan, meski negara sedang berjuang menghadapi wabah pandemi yang tak kunjung usai.

Keputusan ini banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Karena di anggap pilkada kali ini tidak tepat untuk di selenggarakan, Mengingat resiko dari penyebaran virus yang malah semakin masif karena dalam pelaksananya pasti banyak memicu kerumunan.

Namun pemerintah juga memiliki payung hukum dan argumentasi yang kuat untuk tetap menjalankan pilkada serentak walau ditengah pandemi. Seperti  Perppu no 02 Tahun 2020. Sehingga dapat di pastikan bahwa penyelenggaraan pilkada bukan semata-mata keinginan KPU. Namun memang sudah menjadi amanat dari Undang-undang.

Disisi lain penyelenggaraan pilkada merupakan suatu upaya dalam menjaga kesinambungan demokrasi. Karena indonesia yang menganut sistem presidensial maupun lokal secara konstitusi setiap kepala daerah memiliki masa jabatan yang telah di tetapkan. Sehingga menunda pilkada terlalu lama akan menimbulkan konflik di tengah situasi penanggulangan pandemi Covid-19. Dan pastinya jauh dari aspek kebermanfaatan.

Terkecuali pemerintah mau mengambil kebijakan dengan memperpanjang masa atau mengubah UUD demi kepentingan bersama, serta mampu mencegah dan mengambil resiko atas konflik yang mungkin nanti terjadi di tubuh internal  pemerintahan.

Berarti ada beberapa aspek yang memang harus di perhatikan, jika pemerintah masih ngotot ingin menggelar pilkada. Dengan memperhatikan keselamatan serta membangun kepercayaan publik. Bahwa pesta demokrasi kali ini akan berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya.

Karena apa, sebab hari ini disadari ataupun tidak kepercayaan publik semakin menurun. Apalagi dengan melonjaknya kasus penyebaran virus  yang semakin masif, sampai-sampai beberapa daerah memperketat dan menerapkan kembali PSBB jilid II. Belum lagi ditambah banyaknya para paslon yang melanggar aturan pilkada serentak. Seperti yang di kutip dalam korankaltim.com bahwa baru saja masa kampanye pilkada dua hari di gelar, namun sudah banyak yang melanggar peraturan.

Pemerintah harus mengkaji ulang dan mempersiapkan bila terjadi hal-hal yang memang tidak di inginkan. Dengan cara apa? Memperketat imbauan kepada masyarakat dan para paslon agar benar-benar menjaga keselamatan dari penyebaran virus. Juga mempertegas sanksi bagi yang melanggar peraturan pilkada. Berarti seluruh jajaran mulai dari pusat maupun daerah, hingga lembaga dan aparat yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada agar benar-benar menjalankan fungsinya tanpa sedikitpun kecolongan.

Selain itu pemerintah juga harus segera memperkecil lonjakan virus sebelum momentum pemilihan di laksanakan. Jangan sampai nanti angka penyebaran virus semakin bertambah namun masih ngotot untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Yang nanti malah menjadi ancaman kepada masyarakat serta pilkada terselenggara secara berantakan.

Dan kita pastinya sebagai masyarakat juga harus bisa bekerja sama dengan cara menerapkan pola hidup sehat, menjaga jarak, serta mentaati peraturan yang di buat oleh pemerintah setempat.

Dapatkah pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk mensukseskan pesta demokrasi kali ini? Dan bisakah pemerintah meyakinkan publik agar pilkada kali ini berjalan aman dan tertib ? Dan dapatkah masyarakat mentaati peraturan dan menjaga kesehatan selama pesta demokrasi berlangsung?

Bila hal tersebut belum dapat di laksanakan atau masih ada keraguan, Pilkada serentak di tengah pandemi lebih baik di hentikan mulai dari sekarang. Dari pada harus kembali menelan banyak korban dan malah menorehkan sejarah yang kelam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here